Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/specweb/public_html/guruindo/util/konek.php on line 15

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 5

Notice: Undefined index: SESSTAMUGURU in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/judul.php on line 20

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/specweb/public_html/guruindo/util/konek_sch.php on line 16

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/specweb/public_html/guruindo/util/konek.php on line 15

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/specweb/public_html/guruindo/theme/tema_1/templ.php on line 33
bk sma darul ulum
bk sma darul ulum
pendidikan kunci masa depan

Kategori

 
 
 
 

Pengunjung

1191721
 

Manajemen Kualitas

Manajemen Kualitas

Tujuan    : Memahami  masalah  produktivitas  dan mutu, menguasai konsep penerapan proses peningkatan produktivitas dan mutu dalam manajemen untuk menghadapi industri yang kompetitif.

Cakupan: Pengertian  produktivitas  dan  manajemen  produktivitas; kaitan produktivitas dengan strategi; peningkatan produktivitas industri dan pemerintah; hubungan produktivitas dan mutu; manajemen mutu terpadu, gugus kendali mutu, partisipasi tenaga kerja, pengendalian kualitas statistikal dan Seven Tools; dan budaya perusahaan.

Bacaan wajib    : David J. Sumanth: Productivity Engineering And Management, McGraw Hill, edisi terbaru

Bacaan anjuran:

  1. G.K.C. Chen & R.E. Mc.Garrah, 1982: Productivity Management. Holt-Saunders, edisi internasional. Japan.
  2. A.V. Feigenbaum: Total Quality Control. McGraw Hill, edisi terbaru
  3. J.M. Juran, 1992: Juran on Quality by Design. Fress Press.
  4. Practical 1986, People oriented Perspective, McGraw Hill, edisi internasional
  5. R.E. Kopelman, 1986: Managing Productivity in Organizations : A Practical, People oriented Perspective, McGraw Hill, edisi internasional.
  6. N. Logothetis, 1992: Managing for Total Quality, Prentice Hall
  7. Nicholas R. Farnum, 1994: Modern Statistical Quality Control And Improvement, Duxbury Press

 

Komentar :

No Komen : 9
ibu efha :: 31-10-2014 14:16:51
kami sekeluarga tak lupa mengucapkan puji syukur kepada ALLAH S,W,T
dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
berikan 4 angka 5745 alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
sekali lagi makasih banyak ya AKI⦠bagi saudara yang suka main togel
yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH,,di no (((082-313-336-747)))
insya allah anda bisa seperti sayaâ¦menang togel 275
juta, wassalam.


dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....







Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


1"Dikejar-kejar hutang

2"Selaluh kalah dalam bermain togel

3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
tapi tidak ada satupun yang berhasil..







Solusi yang tepat jangan anda putus asah....AKI SOLEH akan membantu
anda semua dengan Angka ritwal/GHOIB:
butuh angka togel 2D 3D 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
100% jebol
Apabila ada waktu
silahkan Hub: AKI SOLEH DI NO: (((082-313-336-747))) <b><a href="http://angkaramalantogel.blogspot.com/" rel="nofollow">KLIK DISINI</a></b>



angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/



angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/



angka GHOIB; malaysia



angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/



angka GHOIB; laos



 
No Komen : 8
Toilet Portable :: 26-05-2013 09:23:27
Keren banget dah
 
No Komen : 7
St.dewi mufarikhah :: 16-04-2013 02:37:20
Yang dimaksud dengan Lembaga-Lembaga Negara adalah alat perlengkapan Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu:

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dahulu sebelum Reformasi MPR merupakan Lembaga Negara Tertinggi, yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan.

Jumlah anggota MPR periode 2009â2014 adalah 692 orang, terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Tugas dan wewenang MPR antara lain:

Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar)
Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler. Setelah Sidang MPR 2003, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi oleh MPR. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Sidang MPR sah apabila dihadiri:

sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD
sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya

Putusan MPR sah apabila disetujui:

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Alat kelengkapan MPR terdiri atas:

1. Pimpinan, Panitia Ad Hoc, dan Badan Kehormatan.

Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.

Pimpinan MPR periode 2009â2014 adalah:

Ketua: Taufiq Kiemas (F-PDIP)
Wakil Ketua: Hajriyanto Y. Thohari (F-PG)
Wakil Ketua: Melani Leimena Suharli (F-PD)
Wakil Ketua: Lukman Hakim Saifudin (F-PPP)
Wakil Ketua: Ahmad Farhan Hamid (Kelompok DPD)

Berdasarkan UUD 1945 (sebelum perubahan), MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. Kini MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Undang-undang yang mengatur susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewasa ini ialah Undang-Undang No. 16 tahun 1969 jo. UU No. 5 Tahun 1975, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum amandemen adalah :

Menetapkan Undang-Undang Dasar.
Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
MPR dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya.

Presiden dan Wakil Presiden

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. (Pasal 4) Presiden berhak mengajukan RUU, dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (Pasal 5).

Tugas dan wewenang Presiden antara lain:

Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU (Pasal 10).
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi Negara (Pasal 11).
Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU (Pasal 12).
Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13).
Presiden memberikan grasi dengan pertimbangan MA, dan memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR (Pasal 14).
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan menurut UU (Pasal 15).
Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16).
Presiden juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu Presiden (Pasal 17).

Lembaga NegaraDewan Perwakilan Rakyat(DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR periode 2009â2014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir DPR RI.

Dalam Sidang KNIP yang pertama dipilih pimpinan sebagai berikut:

Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo
Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary
Wakil Ketua III : Adam Malik

Adapun pimpinan saat ini (2010) sebagai berikut:

Ketua: H. Marzuki Alie, SE., MM. (Fraksi Partai Demokrat)
Wakil Ketua: Ir. Taufik Kurniawan, MM. (Fraksi Partai Amanat Nasional)
Wakil Ketua: Drs. H. Priyo Budi Santoso (Fraksi Partai Golongan Karya)
Wakil Ketua: Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM. (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Wakil Ketua: H.M. Anis Matta, Lc. (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

Jika dihitung sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, DPR RI saat (2010) ini adalah dewan yang ketujuhbelas. Dewan-dewan selengkapnya sebagai berikut:

Dewan Pertama: Komite Nasional Indonesia Pusat (29 Agustus 1945 â 15 Agustus 1950)
Dewan Kedua: DPR Republik Indonesia Serikat (15 Februari 1950 â 15 Agustus 1950)
Dewan Ketiga: DPR Sementara (16 Agustus 1950 â 26 Maret 1956)
Dewan Keempat: DPR Pemilu 1955 (26 Maret 1956 â 22 Juli 1959)
Dewan Kelima: DPR Peralihan (22 Juli 1959 â 26 Juni 1960)
Dewan Keenam: DPR Gotong Royong (26 Juni 1960 â 15 November 1965)
Dewan Ketujuh: DPR Gotong-Royong tanpa PKI (15 November 1965 â 19 November 1966)
Dewan Kedelapan: DPR Gotong Royong â DPR Orde Baru (19 November 1966 â 28 Oktober 1971)
Dewan Kesembilan: DPR Pemilu 1971 (28 Oktober 1971 â 1 Oktober 1977)
Dewan Kesepuluh: DPR Pemilu 1977 (1 Oktober 1977 â 1 Oktober 1982}
Dewan Kesebelas: DPR Pemilu 1982 (1 Oktober 1982 â 1 Oktober 1987)
Dewan Keduabelas: DPR Pemilu 1987 (1 Oktober 1987 â 1 Oktober 1992)
Dewan Ketigabelas: DPR Pemilu 1992 (1 Oktober 1992 â 1 Oktober 1997)
Dewan Keempatbelas: DPR Pemilu 1997 (1 Oktober 1997 â 1 Oktober 1999)
Dewan Kelimabelas: DPR Pemilu 1999 (1 Oktober 1999 â 1 Oktober 2004)
Dewan Keenambelas: DPR Pemilu 2004 (1 Oktober 2004 â 1 Oktober 2009)
Dewan Ketujuhbelas: DPR Pemilu 2009 (mulai 1 Oktober 2009)

Tugas dan wewenang DPR antara lain:

Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah
Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial
Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Pada anggota DPR melekat hak ajudikasi dan legislasi yakni berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Alat kelengkapan DPR terdiri atas:

Pimpinan

Kedudukan Pimpinan dalam DPR dapat dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi. Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, terdiri dari seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.

Komisi

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing:

Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.
Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria.
Komisi III, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan.
Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.
Komisi VI, membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah), dan badan usaha milik negara.
Komisi VII, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan.
Komisi VIII, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.
Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi.
Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.
Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.

Badan Musyawarah

Bamus merupakan miniatur DPR. Sebagian besar keputusan penting DPR digodok terlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah putusan Bamus. Bamus antara lain memiliki tugas menetapkan acara DPR, termasuk mengenai perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas RUU).

Pembentukan Bamus sendiri dilakukan oleh DPR melalui Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Anggota Bamus berjumlah sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari anggota DPR, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Pimpinan Bamus langsung dipegang oleh Pimpinan DPR.

Badan Anggaran

Badan Anggaran DPR dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang memiliki tugas pokok melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi.

Badan Kehormatan

Badan Kehormatan (BK) DPR merupakan alat kelengkapan paling muda saat ini di DPR. BK merupakan salah satu alat kelengkapan yang bersifat sementara. Pembentukan DK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan.

BK DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

Badan Legislasi

Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang lahir pasca Perubahan Pertama UUD 1945, dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas pokok Baleg antara lain: merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPR dan kode etik anggota DPR.

Badan Legislasi dibentuk DPR dalam Rapat paripurna, dan susunan keanggotaannya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Keanggotaan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan keanggotaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

Badan Urusan Rumah Tangga

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bertugas menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Salah satu tugasnya yang berkaitan bidang keuangan/administratif anggota dewan adalah membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

BKSAP bertugas:

Membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;
Menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
Mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri;
Memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen.

Panitia Khusus

Jika dipandang perlu, DPR (atau alat kelengkapan DPR) dapat membentuk panitia yang bersifat sementara yang disebut Panitia Khusus (Pansus). Komposisi keanggotaan Pansus ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna, dan dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Pansus mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna.

DPR dalam permulaan masa keanggotaan dan permulaan tahun sidang DPR membuat susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang beranggotakan paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas usul dari fraksi-fraksi DPR yang selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan tugas untuk penelaahan setiap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
:: Reply ::

sebenarnya jwabannyakurangtepatm dan kamu slah nulis jawabannya , bukan di sini tp tulis dibawah ini


http://bksmadukepohbaru.guru-indonesia.net/artikel_detail-42012.html

No Komen : 6
uun fatiktin m :: 16-04-2013 02:23:37

Sistem Informasi Pendayagunaan Profil Desa
dan Kelurahan





Latar Belakang

Dalam rangka penyediaan informasi perencanaan pembangunan yang akurat, objektif dan dapat dipertanggunggjawabkan maka diperlukan informasi dan data yang relevan sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Penyediaan informasi untuk rencana pembangunan dilaksanakan melalui penyusunan Profil Desa dan Kelurahan yang dilakukan setiap tahun. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa dan Kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, data potensi Desa dan Kelurahan dan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan.

Data dasar keluarga adalah gambaran menyeluruh tentang potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi potensi sumber daya manusia, perkembangan kesehatan dan pendidikan, penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga, partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga dan perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Data Potensi berisikan potensi-potensi yang ada Desa atau di Kelurahan, yang terdiri dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan dan sarana prasarana dapat dipergunakan untuk menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif Desa dan Kelurahan. Data tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan adalah merupakan status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan Desa dan Kelurahan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan di Desa dan Kelurahan.

Maksud dan Tujuan

Maksud

Mempercepat implementasi penyusunan Profil Desa dan Kelurahan.
Menyediakan informasi yang relevan untuk dasar perencanaan pembangunan.
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berorientasi pada potensi sumber daya Desa dan Kelurahan.

Tujuan

Tersedianya data dasar keluarga sebagai gambaran menyeluruh terhadap potensi dan perkembangan keluarga di masing-masing Desa dan Kelurahan.
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pendayagunaan potensi sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan Kelurahan.
Mendorong tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan.

Sasaran

Sasaran lokasi kegiatan SI-P2DK didasarkan pada Kabupaten/Kota yang telah mengalokasikan dana sharing. Lokasinya di 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur.

Ruang Lingkup

Penyiapan instrumen pengumpulan dan pengolahan data dengan menggunakan program aplikasi Profil Desa dan Kelurahan yang berbasis web / diakses melalui internet.
Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan SI-P2DK.
Pelatihan dan bimbingan teknis Profil Desa dan Kelurahan
Pendampingan
Monitoring dan Evaluasi.

Panduan / User Manual Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan Jatim

1. Komputer terhubung dengan internet

Dibutuhkan koneksi internet untuk mengakses aplikasi ini. Karena aplikasi ini berbasis web, maka aplikasi berjalan di internet browser. Carilah Internet browser yang ada di komputer anda,seperti Mozilla Firefox, Internert Explorer atau Google Chrome. Pilih salah satu Internet browser itu dan jalankan,jika komputer terhubung dengan internet maka akan tampak seperti gambar di bawah ini :
:: Reply ::

sebenarnya jwabannyakurangtepatm dan kamu slah nulis jawabannya , bukan di sini tp tulis dibawah ini


http://bksmadukepohbaru.guru-indonesia.net/artikel_detail-42012.html

No Komen : 5
indriyani yunita pratiwi :: 16-04-2013 02:19:00
Profil LSM Lumbung Informasi Tepat Akurat
Posted by LSM LITA on 01.32


LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
LUMBUNG INFORMASI TEPAT AKURAT
LSM - LITA

LSM LITA Didirikan pada Tanggal 21 Desember 2006 dikrui untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan telah terdaftar pada Notaris AMARULLAH,SH yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 276/146 - Gedong Air Kota Bandar Lampung dengan Nomor "02 .

LSM LUMBUNG INFORMASI TEPAT AKURAT disingkat dengan LSM-LITA, Wilayah Kerja LSM LUMBUNG INFORMASI TEPAT AKURAT adalah diseluruh Wilayah Indonesia ( Nasional ).

Sifat dan fungsi :
Lembaga Swadaya Masyarakat LITA bersifat mandiri dan independen yang berorientasi pada penjaringan informasi dan aspirasi dengan cara atau sistim pemberdayaan masyarakat dan menciftakan kader masyarakat yang maju disegala bidang .

LSM LITA Berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi serta aspirasi secara transparan, tepat, tegas, serta akurat guna pencapaian cita cita perwujudan masyarakat adil dan makmur material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945, dan sebagai Lembaga penjaringan aspirasi serta pencapaian informasi kepada pemerintah dan masyarakat Secara timbal balik. Memegang teguh, mengemban, serta mengamalkan serta senantiasa beroreantasi pada program umum LITA, dalam membangun informasi dan aspirasi masyarakat, serta menunjang pembangunan disegala bidang, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan serta berupaya menyeimbangkan antara kebijakan Birokrasi dengan kebijakan Politik dalam pembangunan dimasyarakat oleh pemerintah .

Sebagai lembaga penggali informasi atas pelanggaran keadilan dan penindasan terhadap masyarakat serta membentuk administrasi pelaporan secara tepat dan akurat. Merupakan wadah pengumpulan serta penyajian informasi dan aspirasi melalui data-data yang akurat, serta dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran hukum dan memenuhi unsur pidana maupun perdata dan diteruskan kepada kepentingan hukum dan masyarakat berdasarkan atas asas praduga tak bersalah .

Asas Tujuan dan Tugas :
Lembaga Swadaya Masyarakat LITA ini berazaskan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945, serta mempertahankan Pancasila sampai titik darah penghabisan .

LSM LITA Bertujuan menciptakan satu pencapaian informasi yang akurat dimasyarakat dan membentuk satu kesatuan informasi sebagai saalah satu produk hukum yang melahirkan rasa keadilan dalam masyarakat didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi hukum, perundangan dan peraturan peraturan daerah untuk masyarakat dalam hal pencapaian kesadaran hukum dan pendidikan hukum masyarakat .

Memberantas keterpurukan masyarakat yang disebabkan oleh sebuah sistim yang beroreantasi pada sebuah Mafia Peradilan, Birokrasi dan Politisasi yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara .

Melakukan perlindungan atas aset/kekayaan daerah dan masyarakat guna kesejahteraan seluruh masyarakat.

Tugas Pokok LSM LITA :
Memperjuangkan segala aspek peningkatan kehidupan masyarakat yang meliputi idiologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, dan pertahanan keamanan guna meningkatkan ketahanan nasional dan suksesnya pembangunan nasional .

Meningkatan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan penyerapan informasi terpendam agar dapat diangkat kepermukaan sebagai satu bahan positif, guna meningkatkan nilai nilai kesejahteraan masyarakat dan perubahan kearah yang lebih baik .

Meningkatkan informasi dalam hal perlindungan serta pelestarian hutan, alam dan lingkungan hidup dan menyerap informasi perusakan hutan, perburuan liar, serta melakukan upaya hukum.

Meningkatkan upaya upaya bersama masyarakat atas pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, mafia peradilan, narkotika dan obat obatan terlarang, asusila, perusakan hutan/alam dan eksploitasi ilegal sumberdaya alam serta terorisme .

Meningkatkan kerjasama saling menguntungkan baik pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam pemecahan informasi guna pencapaian kesejahteraan dan ketentraman masyarakat secara luas .

Melakukan pembinaan dan pengkaderan dalam masyarakat, guna melahirkan masyarakat yang sadar hukum dan beretika sebagai bagian kehidupan berbangsa dan bernegara .

Doktrin :
LSM Lumbung Informasi Tepat Dan Akurat " LITA " memiliki Doktrin yang merupakan satu kesatuan perwujudan pemikiran dan kesepahaman yang meliputi semua kerangka dasar pengembangan serta pelaksanaan tugas secara nyata, baik kader dan masyarakat dalam perwujudan kepentingan secara umum berdasarkan Undang undang Dasar 1945, serta peraturan lain yang berlaku .

Doktrin LSM LITA merupakan satu kesatuan ketentuan yang harus dipedomani dan menjadi pegangan dalam melaksanakan segala kegiatan dan tugas sosial budaya, ekonomi, politik, demokratisasi, hukum serta hak asasi manusia, sebagai cita-cita dalam mengisi kemerdekaan dan mewujudkan terciftanya pembangunan informasi serta hukum seluas luasnya .

Atribut :
LSM Lumbung Informasi Tepat Akurat " LITA" mempunyai atribut atribut yang terdiri dari Logo Organisasi, Bendera, Panji panji, Lambang dan Mars LITA .

Keanggotaan :
Anggota LSM LITA adalah Warga Negara yang berkepribadian serta bertanggung
jawab, dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota .



Motto LSM Lumbung Informasi Tepat Akurat :
" WASPADA DEMI KEADILAN CAPAI SEJAHTERA"

:: Reply ::

sebenarnya jwabannyakurangtepatm dan kamu slah nulis jawabannya , bukan di sini tp tulis dibawah ini


http://bksmadukepohbaru.guru-indonesia.net/artikel_detail-42012.html

No Komen : 4
cicik nur fadhilah :: 16-04-2013 02:08:54
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ( LSM )PENDIDIKAN

NOORWANGSANEGARA

Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sangat ironis melihat fakta yang ada bahwasanya bangsa yang begitu besar dengan jumlah penduduk yang kian bertambah tetapi kadar pendidikan anak-anak sangat minim. Dipelosok pelosok desa banyak sekali anak-anak petani atau pun buruh tani, Buruh Kasar,buruh harian yang seharusnya mengenyam masa pendidikan malah mengenyam kepahitan hidup yaitu untuk membantu orang tua bekerja untuk mencari Sesuap Nasi, Demi membela perut, mereka tidak sanggup lagi membiayai sekolah, apakah akan kita diamkan !!!!. Seharusnya pamerintah pusat melihat memperhatikan dan menindak lanjuti, untuk apa kalau Undang Undang Negara itu di buat, jikalau Undang Undang Negara hanya untuk hiasan ataukah modal kerja pamerintah untuk meminjam uang ke negri yahudiâ¦begitu pula anak-anak gelandangan / Jalanan yang banyak bertebaran dijalan-jalan, di trotoar dipertokoan ataupun dilampu merah,menghisap dunia kebebasan, niat mereka hanya satu tuk mengais rejeki di jalanan.

Apakah kita selalu berfikir kalau saja itu terjadi pada anak kita ? Apa yang akan kita perbuat, siapa yang akan bertanggung jawab ? Jawabnya tidak ada yang ingin disalahkan !

Bagaimana dengan Indonesia membangunâ¦â¦â¦

Begitu pula Pendidikan Perempuan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka transformasi pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, nilai, dan budaya pada kaum perempuan agar dapat mempertahankan kehidupan, memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban, meningkatkan daya saing sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam program pembangunan nasional. Program pendidikan perempuan berada pada Sub. Direktorat Pendidikan Perempuan,Direktorat Jenderal Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, DepartemeN Pendidikan Nasional. Seharusnya Negara ini bertanggung jawab serta pemegang amanah, apa yang telah tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukaN kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Bagi seluruh Rakyat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.Fakta yang tercatat melalui survey Yang dilakukan oleh â The Politival Economic Risk Consultation â Indonesia Berada Pada level yang 112 berada dibawah Vietnam sebuah fakta dengan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan yaitu masalah ekonomi di mana Indonesia memiliki penduduk yang tergolong miskin karena masih hidup dengan penghasilan dibawah 2$dollar. Dari data bank dunia tersebut besar kemungkinan berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah SD sebesar 3.38% atau 960.700 siswa, SLTP sebesar 4,01% atau sebesar 377,600 siswa, belum lagi SMA berapa angka putus sekolah yang akan berdampak. Pendidikan adalah salah satu hal yang paling krusial saat bicara tentang soal pembaruan, pembentukan moral masyarakat Indonesia dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi hingga hingga pelanggaran hak asasi manusia, Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang cerdas dan berkredibilitas yang tinggi serta didukung oleh intitusi-intitusi pendidikan yang baik, pembenahan sistim matik diberbagai bidang juga membutuhkan pendidikan masyarakat yang tinggi yang dapat melahirkan orang orang yang mempunyai intelegensi yang tinggi dan baik.kesemuanya membutuhkan pembaruan dibidang pendidikan dan Pembaruan pendidikan membutuhkan study dan advokasi yang serius. Atas dasar pertimbangan itulah di perlukan sebuah wadah (Organisasi Masyarakat) sosial yang berfungsi sebagai wahana dan sarana Educative (Pendidikan ), Informasi, Konsultasi, Advokasi dan Komunikasi yang indevenden Tumbuh untuk Berkarya. Untuk itulah individu-individu yang penuh kesadaran, kepedulian atas rasa tanggung jawab yang bermufakat untuk menghimpun diri diri dalam satu wadah yang diberi nama,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pendidikan

Noorwangsanegara

:: Reply ::

sebenarnya jwabannyakurangtepatm dan kamu slah nulis jawabannya , bukan di sini tp tulis dibawah ini


http://bksmadukepohbaru.guru-indonesia.net/artikel_detail-42012.html

No Komen : 3
Moch.Ali Usman :: 15-04-2013 12:36:15
kelas sebelas (xi)ips 01
1. keanggota'an : seluruh lembaga pemerintahan
2. tujuan : untuk mempersatukan dan melancarkan hubungan antar negara
3. kinerja : seluruh bdan otonom yng bersangkutan
4. manfaat : dapat mengetahui kinerja lembaga pemerintahan
:: Reply ::

kamu slah nulis jawabannya mas, bukan di sini tp tulis dibawah ini http://bksmadukepohbaru.guru-indonesia.net/artikel_detail-42012.html

No Komen : 2
M.Syihabuddin :: 15-04-2013 12:16:37
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian dunia.

Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC[2], namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.

Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan.[3] Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat [4].Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)[5]

Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari Ghana. [6]

Organisasi ini memiliki enam organ utama [7]: Majelis Umum (majelis musyawarah utama)[8],Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan),Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan)[9], Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB)[10], Mahkamah Internasional (organ peradilan primer), Dewan Perwalian (yang saat ini tidak aktif).[11]

Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Program Pangan Dunia (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Tokoh masyrakat PBB yang paling terkenal mungkin adalah Sekretaris Jenderal PBB, saat ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada tahun 2007, menggantikan Kofi Annan. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol[12]
:: Reply ::

cukup bagus mas jawabannya tapi................


kamu slah nulis jawabannya mas, bukan di sini tp tulis dibawah ini http://bksmadukepohbaru.guru-indonesia.net/artikel_detail-42012.html

No Komen : 1
Moch.Ali Usman :: 15-04-2013 12:06:26

Profil Perancis

Kerjasama pembangunan Pemerintah Prancis dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi, Keuangan dan Industri (DREE). Dana kerjasama pembangunan Prancis disalurkan baik secara bilateral maupun melalui lembaga multilateral/internasional.

Kerjasama pembangunan Pemerintah Prancis dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi, Keuangan dan Industri (DREE). Dana kerjasama pembangunan Prancis disalurkan baik secara bilateral maupun melalui lembaga multilateral/internasional.

Kerjasama pembangunan bilateral Indonesiaâ Prancis dalamr angka IGGI/CGI dimulai sejak tahun 1967 namun Pemerintah Prancis mulai memberikan pledge-nya baru tahun 1968. Pledge Pemerintah Prancis dituangkan dalam Protokol Kerjasama Keuangan antar Pemerintah dan diberikan dalam bentuk pinjaman dan hibah. Protokol Prancis berisi semua proyek yang disetujui untuk dibiayai sesuai dengan pledge yang diberikan.

Akibat krisis moneter pada tahun 1997/98 dan adanya perubahan kebijakan mengenai Protokol Kerjasama Keuangan, terjadi penundanaan dan pembatalan sejumlah proyek-proyek pipeline (committed projects).Pemberian dana kerjasama keuangan kembali dilaksanakan pada tahun 2001. Pada tahun 2001 ini juga diputuskan agar Protokol diadakan proyek per-proyek (satu proyek satu Protokol). Selain itu, dana kerjasama keuangan juga lebih difokuskan pada proyek-proyek skala menengah.
:: Reply ::

cukup bagus jawabany tp ................


kamu slah nulis jawabannya mas, bukan di sini tp tulis dibawah ini http://bksmadukepohbaru.guru-indonesia.net/artikel_detail-42012.html

Nama :
E-mail :
Web :
Komentar :
Masukkan kode pada gambar

    [Emoticon]
 

Pengumuman PPMB

 

Artikel Popular

  • download silabus, rpp, buku kurikulum 2013
    kurikulum 2013 - 01-08-2013 17:37:09  (48)
  • TUGAS 1 SOSIOLOGI BAB 1 SEMESTER 2 KELAS XI IPS
    TUGAS SISWA - 10-04-2013 01:57:44  (26)
  • Evaluasi Diri Guru BK Tahun 2013
    administrasi bimbingan konseling - 16-02-2013 02:17:25  (22)
  • administrasi bimbingan konseling disekolah tahun ajaran 2014
    administrasi bimbingan konseling - 26-11-2013 21:54:51  (16)
  • TUGAS 2 SOSIOLOGI KELAS XI IPS 1 DAN 2
    TUGAS SISWA - 29-05-2013 23:38:12  (13)
 
 
 

www.klikakuaja.com

  • http://www.facebook.com/ajax/mercury/attachments/photo/view/?uri=%2Fajax%2Fmessaging%2Fattachment.php%3Fattach_id%3D17539ceb6e8bc935fdf74b3f0f1a7634%26mid%3Dmid.1358910823498%253A69f6bf83b1b2e44324%26hash%3DAQAfes_nyc_PBZiO&attach_id=17539ceb6e8bc935fdf74b3f0f1a7634&message=mid.1358910823498%3A69f6bf83b1b2e44324&hash=AQDxJsZpECg0b7Ua
 

PR

 

facebook

 

mesin pencari data

 

google analytics

 

meta

  • <data:blog.pageTitle/> <data:blog.pageName/> <data:blog.pageTitle/> <data:blog.pageName/> | <data:blog.title/>
 

blog lowongan kerja

  • pasang iklan,
    pasang lowongan,
    pasang artikel anda di blog ini.

      Gratis

 

  • konsultasikan masalah anda pada kami,

    kami akan bantu

 

dapatkan uang dari

 

belanja hp dan gadge

  • xiaomi
 

bimbingan konseling

 
 
Home | Profil | Pengumuman

Copyright © 2011 makinpintar.com